OJK Perkuat Ekonomi Kalbar, Dorong Pembiayaan UMKM dan Pengembangan Wisata Singkawang

PONTIANAK, KN.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengembangan ekonomi Kalimantan Barat melalui perluasan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan kawasan wisata terpadu Kota Singkawang, serta peningkatan literasi keuangan dan pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama pemerintah daerah, industri jasa keuangan, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan ekonomi lokal ini diwujudkan melalui tiga program utama, yakni pengembangan kawasan wisata terpadu Kota Singkawang, peluncuran Kredit Usaha Mikro (KUM) PEDULI Bank Kalbar dengan skema subsidi bunga, serta pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal.

Ketiga inisiatif tersebut menjadi bagian dari kegiatan puncak bertajuk Sinergi Penguatan Ekonomi Lokal Kalimantan Barat melalui Pemberdayaan UMKM, Pengembangan Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang digelar di Pontianak, Senin (19/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, serta sejumlah pelaku UMKM.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati mengatakan, penguatan ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi berkelanjutan untuk membuka peluang usaha, memperluas akses pembiayaan, serta mengoptimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata untuk membuka peluang, memperluas pasar, dan memperkuat kolaborasi dalam membangun ekonomi Kalimantan Barat yang lebih berdaya saing. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka. Ketika pariwisata berkembang, peluang usaha semakin luas,” ujar Rochma.

Menurutnya, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif perlu diiringi peningkatan kapasitas pelaku UMKM, terutama dalam literasi keuangan, akses pembiayaan formal, dan pemanfaatan layanan keuangan digital.

Dengan demikian, produk lokal diharapkan semakin berdaya saing dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan pentingnya melibatkan UMKM dalam rantai pasok dan rantai nilai sektor pariwisata agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.

“Pengembangan pariwisata harus menjadi momentum untuk memperkuat UMKM sebagai bagian utama dari rantai pasok dan rantai nilai ekonomi daerah. Kita harapkan semakin berkembang pariwisata, semakin besar pula peluang UMKM lokal untuk tumbuh dan naik kelas,” kata Maman.

OJK dan Pemangku Kepentingan Perkuat Wisata Singkawang

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah Deklarasi Komitmen Bersama Penguatan dan Keberlanjutan Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Kota Singkawang.

Program PED tersebut telah berjalan sejak Mei 2026 dengan tujuan mengoptimalkan potensi pariwisata Singkawang sekaligus memperkuat keterlibatan UMKM lokal dalam ekosistem pariwisata.

Pengembangan kawasan wisata Singkawang juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan Singkawang sebagai Mitra Sekunder Superhub Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk klaster eco-tourism dan wellness tourism.

Deklarasi tersebut melibatkan Pemerintah Kota Singkawang, OJK Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, lembaga jasa keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura, serta perwakilan asosiasi pariwisata, kelompok sadar wisata, kelompok tani, dan masyarakat setempat.

Kolaborasi ini mencakup pengembangan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A), disertai penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, digitalisasi transaksi, serta pemasaran pariwisata berbasis masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, pengembangan destinasi wisata diharapkan dapat terhubung langsung dengan aktivitas ekonomi warga, menciptakan peluang usaha baru, dan meningkatkan daya saing UMKM setempat.

Kredit KUM PEDULI Bank Kalbar Perluas Akses Modal

Selain sektor pariwisata, OJK turut mendorong perluasan akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui peluncuran KUM PEDULI Bank Kalbar.

Program ini menggunakan skema subsidi bunga dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Peluncuran program ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, PT BPD Kalimantan Barat atau Bank Kalbar, dan PT Jamkrida Kalbar.

Program tersebut menjadi bagian dari implementasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Melalui skema ini, pelaku usaha mikro dan kecil diharapkan memperoleh kemudahan akses pembiayaan untuk memperkuat permodalan, meningkatkan kapasitas produksi, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Program tersebut juga diharapkan memperluas penggunaan layanan keuangan formal dan mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan informal yang berpotensi membebani keberlangsungan usaha.

OJK mendorong pemerintah daerah dan industri jasa keuangan memastikan skema pembiayaan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko.

Literasi Keuangan untuk Pengrajin dan Pelaku Ekonomi Kreatif

OJK bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan juga memperkuat literasi keuangan serta pemberdayaan UMKM sektor kerajinan dan ekonomi kreatif.

Sasarannya mencakup pengrajin kain tenun, pengrajin rotan, serta pelaku usaha berbasis komoditas unggulan daerah, termasuk di Kabupaten Sambas.

Program pemberdayaan ini berfokus pada peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan, memanfaatkan transaksi digital, serta mengakses produk dan layanan keuangan formal secara bijak dan bertanggung jawab.

Penguatan literasi keuangan dinilai penting agar pelaku UMKM tidak hanya mampu meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola modal, mengatur arus kas, dan merencanakan pengembangan usaha.

Melalui integrasi akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, serta pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, OJK berharap UMKM Kalimantan Barat semakin berdaya saing dan mampu memanfaatkan peluang pasar yang terus berkembang.

Kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, perguruan tinggi, dan pelaku usaha akan terus diperkuat untuk membangun ekosistem ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.***