Dewi Pertiwi Kalimantan Barat Resmi Dibentuk, Feny Albani Pimpin DPW Periode 2026–2031

JAKARTA KN.ID — Dewi Pertiwi Kalimantan Barat resmi mendeklarasikan kepengurusan wilayah sebagai bagian dari penguatan organisasi perempuan di tingkat daerah. Dalam kepengurusan periode 2026–2031, Feny Albani dipercaya menjabat Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Dewi Pertiwi Kalimantan Barat.

Deklarasi dan pelantikan tersebut berlangsung di The Ballroom at Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026), bersamaan dengan peluncuran dan pelantikan kepengurusan Dewi Pertiwi tingkat nasional.

Dewi Pertiwi Kalimantan Barat dibentuk untuk menjadi wadah pemberdayaan perempuan melalui pengembangan kapasitas, penguatan kepemimpinan, perluasan jejaring, serta berbagai kegiatan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan perlindungan perempuan.

Dalam menjalankan organisasi, Feny Albani didampingi Susantina, S.Psi sebagai Ketua Harian, Suci Maharani, S.Pd sebagai Sekretaris, dan Priska Pinky Owada, S.Pd sebagai Bendahara.

Acara nasional tersebut turut dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Dewan Pembina PSI Grace Natalie, serta jajaran pengurus pusat dan daerah PSI.

Pada tingkat nasional, Fenty Noverita dipercaya memimpin Dewi Pertiwi sebagai Ketua Umum periode 2026–2031. Ia didampingi Cheryl Tanzil sebagai Sekretaris Jenderal dan Dr. Peggy Adeline Mekel sebagai Bendahara Umum.

Dalam pidatonya, Fenty menekankan tiga prinsip utama yang menjadi semangat gerakan Dewi Pertiwi, yakni bergerak, berdaya, dan berdampak.

“Bergerak, artinya kita ada di mana perempuan membutuhkan, bukan di mana kamera berada. Berdaya, artinya kita tidak mengasihani perempuan. Kita membuka jalan, lalu berjalan di sampingnya,” tegas Fenty.

Prinsip tersebut menegaskan bahwa organisasi perempuan tidak hanya berfokus pada pembentukan struktur dan kegiatan seremonial, tetapi juga harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat melalui program yang memberikan manfaat nyata.

Feny Albani Dorong Pemberdayaan Perempuan Kalbar

Ketua DPW Dewi Pertiwi Kalimantan Barat Feny Albani mengatakan, terbentuknya kepengurusan wilayah menjadi momentum untuk membangun organisasi yang terbuka terhadap partisipasi dan gagasan perempuan dari berbagai latar belakang.

Menurutnya, Dewi Pertiwi diharapkan tidak sekadar menjadi tempat berkumpul, tetapi juga ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kapasitas, memperkuat kolaborasi, dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.

Dewi Pertiwi Kalimantan Barat membawa visi mewujudkan perempuan yang bergerak, berdaya, berintegritas, dan berdampak melalui pemberdayaan, penguatan kapasitas, kepemimpinan, serta aksi nyata bagi masyarakat.

Untuk mendukung tujuan tersebut, organisasi ini memiliki 14 bidang kerja, meliputi pendidikan; kesehatan dan olahraga; UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif; sosial dan tanggap bencana; budaya dan pariwisata; hubungan luar negeri; serta perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Bidang lainnya mencakup hubungan antarlembaga; politik dan kaderisasi; media dan digital; keagamaan; kesejahteraan dan konservasi satwa; lingkungan hidup dan ketahanan pangan; serta hukum.

Keberadaan bidang-bidang tersebut diharapkan menjadi landasan untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan perempuan di Kalimantan Barat.

Gerakan Perempuan Berdokumen Jadi Program Prioritas

Salah satu program yang menjadi perhatian Dewi Pertiwi Kalimantan Barat adalah Gerakan Perempuan Berdokumen.

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan mengenai pentingnya memiliki dan melengkapi dokumen administrasi kependudukan serta dokumen legal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, layanan keuangan, hingga kebutuhan administrasi lainnya.

Melalui program tersebut, Dewi Pertiwi Kalimantan Barat ingin mendorong perempuan agar tidak hanya berdaya secara ekonomi dan sosial, tetapi juga memiliki kepastian administrasi sebagai salah satu fondasi untuk memperoleh hak dan layanan publik.

Pelaksanaannya diharapkan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pelayanan publik, organisasi masyarakat, komunitas perempuan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut diperlukan agar perempuan yang masih menghadapi kendala dalam memperoleh atau mengurus dokumen penting dapat memperoleh pendampingan dan akses pelayanan yang lebih baik.

Perluas Jaringan hingga Tingkat Daerah

Setelah deklarasi, Dewi Pertiwi Kalimantan Barat akan memperkuat konsolidasi internal dan memperluas jaringan organisasi di tingkat daerah.

Penguatan struktur kepengurusan menjadi langkah penting untuk memastikan program berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan mampu menjangkau perempuan di berbagai wilayah Kalimantan Barat.

Organisasi ini juga membuka kesempatan bagi perempuan dari beragam latar belakang untuk bergabung sebagai anggota maupun mengambil peran dalam kepengurusan.

Partisipasi tersebut diharapkan dapat memperkaya organisasi dengan pengalaman, kompetensi, serta gagasan yang beragam dalam merancang kegiatan pemberdayaan perempuan.

Melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan perempuan dan anak, lingkungan hidup, serta administrasi kependudukan, Dewi Pertiwi Kalimantan Barat menargetkan terbentuknya ruang kolaborasi yang mampu mendorong perempuan mengambil peran lebih besar dalam pembangunan.

Deklarasi di Jakarta menjadi langkah awal bagi DPW Dewi Pertiwi Kalimantan Barat untuk memperkuat jaringan dan menjalankan program di daerah.

Dengan semangat bergerak, berdaya, dan berdampak, organisasi ini diharapkan dapat menghadirkan aksi nyata yang tidak hanya meningkatkan kapasitas perempuan, tetapi juga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kalimantan Barat.***