Lakukan Mediasi, Pj Bupati Tebo Aspan Jamin 5 Perangkat Desa Jambu Kembali Kerja Pelantikan Kades di Tebo Serentak Dilaksanakan di Taman Tanggo Rajo, Ini Kata Aspan Lantik 39 Kades Terpilih, Pj Bupati Tebo Minta Kades Segera Bekerja 4 Pejabat Eselon II Pemkab Tebo Diambil Sumpah Jabatan, 1 Orang Dimutasi WALHI Jambi dan LP2LH Laporkan Dinas Kesehatan dan KB ke Kejaksaan Negeri Tebo

Home / Berita / Hukrim / Tebo

Kamis, 9 Mei 2024 - 10:30 WIB

Demo di Kejari Tebo, Penggiat Anti Korupsi Desak Usut Dana DAK 2023 di Diknas Tebo

KATANETIZEN, Tebo – Gabungan Penggiat Anti Korupsi Jambi yang terdiri dari Gematipikor Indonesia, Repelita dan Pekat IB menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo, Rabu, 08 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB.

Koordinator aksi, Hendriyanto dalam orasinya mengungkapkan beberapa indikasi penyelewengan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tebo.

Dibeberkan dia, tahun 2023 kemarin, Disdikbud Tebo mendapat kucuran DAK senilai Rp.11.931.959.000,00. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk PAUD senilai Rp.606.485.000,00, untuk SD senilai 7.463.129.000,00 dan untuk SMP senilai Rp.3.862.345.000,00.

“Kami menduga ada penyimpangan dan permainan dalam pelaksanaan anggaran DAK Tahun 2023 di Disdikbud Tebo,” dalam orasinya.

Adapun dugaan yang dimaksud yakni, pelaksanaan kegiatan fisik yang seharusnya melalui swakelola, namun yang dilakukan oleh pihak Disdikbud Tebo melalui pemilihan langsung kepada pihak rekanan (kontraktor).

“Kami minta Kejari Tebo segera memanggil dan memeriksa Kadis, Kabid dan PPTK terkait anggaran DAK yang dikucurkan pada tahun anggaran 2023 tersebut,” teriaknya saat orasi.

Selain itu, massa juga meminta Kejari Tebo segera memanggil Kabid Dikdas Disdikbud Tebo berinisial RS untuk diminta keterangan terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas, ruang kepala sekolah, toilet atau jamban dan pembangunan labor komputer.

Dimana, kata dia, yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan kelompok masyarakat sesuai dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2023 dan untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan, namun dikerjakan oleh pihak rekanan.

“Kami menduga ada faktor kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan bagi pejabat Disdikbud Tebo. Tolong ini segera diperiksa,” kata dia.

BACA JUGA :  Tindak Lanjut Alkes Bantuan dari Presiden Jokowi, ini Kata Pj Varial

Kemudian, lanjut dia, meminta kepada Kejari Tebo untuk memanggil Kepala Disdikbud Tebo dan Kabid Dikdas Disdikbud Tebo terkait dengan pihak perusahaan atau rekanan yang mendapatkan pekerjaan pada kegiatan fisik DAK tahun 2023 yang sengaja dipilih dari luar Kabupaten Tebo.

“Kami menduga ada pemaianan yang disengaja untuk mengelabui pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak tercium aroma KKNnya, dan juga kami menilai hal tersebut bisa mematikan perusahaan atau rekanan yang ada di Kabupaten Tebo,” kata dia lagi.

Berikutnya, massa juga meminta Kejari Tebo memanggil Kabid Dikdas untuk diperiksa terkait pelaksanaan pemilihan rekanan atau perusahaan yang sengaja ditunjuk untuk mengerjakan anggaran DAK tahun anggaran 2023 atas dugaan, setiap rekanan dan diwajibkan menyetor uang fee sebesar 15% dari nilai kontrak dan diduga pihak rekanan menyetor dimuka sebelum tandatangan kontrak.

Massa juga meminta Kejari Tebo memanggil Kabid Dikdas terkait dengan dugaan permainan dalam belanja Tamsil guru PNSD tahun anggaran 2022 senilai sekitar Rp70 miliar.

“Kami menduga pembayaran DTP guru PNSD tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 42 Tahun 2013, dan ada indikasi dugaan pemotongan dalam pembayaran guru PNSD di Kabupaten Tebo Tahun 2022,” pungkas dia.

Selain orasi soal indikasi penyaluran DAK Tahun 2023 di Disdikbud Tebo, massa juga minta kepada Kejari Tebo segera melakukan eksekusi terhadap Wakil Ketua DPRD Tebo berinisial SR.
Dimana, hasil petikan putusan Mahkamah Agung (MA) telah menyebutkan jika Wakil Ketua DPRD Tebo tersebut ditetapkan bersalah telah atas pelanggaran UU kehutanan.

Selain itu, massa juga meminta kepada Kejari Tebo untuk mengusut tuntas terkait perkara pengelembungan suara Pemilu pada Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) tahun 2024 ini.

BACA JUGA :  Rapim KORMI Tebo, Bahas Draf Program Kerja 2023

Tanggapan Plh Kejari Tebo
Beberapa menit orasi, massa langsung ditemui oleh Plh Kejari Tebo, Anton Rahmanto. Dalam tanggapannya, Plh Kejari Tebo mengatakan bahwa soal DAK Tahun 2023 pada Disdikbud Tebo itu masih bersifat indikasi.

“Ini meski dilengkapi dengan alat bukti. Yang jelas, kami minta ini dilaporkan secara resmi,” kata dia saat menanggapi tuntutan massa.

Terkini petikan MA soal perkara kejahatan kehutanan, Plh Kejari Tebo mengaku tidak mau gegabah dalam bertindak.

“Kita masih menunggu putusan resminya. Yang sekarang ini hanya petikan. Nanti jika sudah kita terima, kita bakal langsung koordinasi dan minta bantuan ke Polres Tebo untuk melakukan eksekusi,” jelas dia.

Untuk perkara pengelembungan suara Pemilu, Plh Kejari Tebo berkata, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam menegakan keadilan. Ini dibuktikan dengan telah diputuskannya perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri (PN) Tebo terhadap dua orang terpidana yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Jika ada rekan-rekan, yang kenal atau mengetahui keberadaan kedua terpidana tersebut, kita minta agar mereka bisa kooperatif. Ini demi penegak hukum,” pungkasnya.

Usai mendengar tanggapan Plh Kejari Tebo, massa yang diwakili Hendriyanto langsung menyerahkan laporan terkait dugaan indikasi terhadap penyaluran dan penggunaan DAK Tahun 2023 pada Disdikbud Tebo. Laporan tersebut langsung diterima oleh Plh Kejari Tebo, dan seterusnya massa membubarkan diri.***

 

 

Share :

Baca Juga

News

Resmi, 35 Anggota DPRD Tebo Periode 2024-2029 Dilantik

News

PT TPIL Bayarkan Kompensasi Karyawan Sesuai Komitmen

News

Dukungan Terus Bertambah, Tomas Desa Mekar Kencana Tegaskan Agus-Nazar Harus Menang Telak
DPRD Tebo

Daerah

Pj Bupati Tak Hadir, Anggota DPRD Tebo Kecewa hingga Banting Microfon
Ansori hasan

Berita

Airlangga Sebut Al Haris Akan Gabung ke Golkar, Ini Kata Ansori Hasan

News

Tidak Punya Sertifikat PPNS, Richi Saputra Batal Dilantik Jadi Kasat Pol PP

Hukrim

Kejari : Dugaan Korupsi di Dikbud Sedang Pulbaket
Mbah

Berita

DPC PKB Tebo Gelar Doa Bersama Jelang Pendaftaran Bacaleg ke KPU